Rawuh.com – Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan bahwa kurs rupiah tidak akan dibiarkan terlalu kuat. Meskipun dana yang masuk melimpah, tetapi kurs harus sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian domestik. Karena kestabilan dari nilai tukar rupiah sangatlah diperlukan guna menjaga stabilitas sektor usaha.
Bank Indonesia juga menekankan nilai tukar dari rupiah terhadap valuta asing yang kini sering masuk akibat repatriasi program amnesti pajak. Apabila nilai rupiah terlalu lemah, maka perekonomian kita akan terganggu, tetapi jika terlalu kuat, dampaknya juga tidak akan baik.
“Begini kurs harus gambarkan fundamental ekonomi, fundamental ekonomi Indonesia itu seperti apa,” jelas Mirza, di Gedung BI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Di akhir periode awal amnesty pajak, Kamis (29/9/2016), pihak BI mencatat, secara tahun berjalan, rupiah telah terapresiasi sebanyak 6% menjadi Rp 12.945 per dolar AS. sementara asumsi kurs rupiah yang ada di APBN-P 2016 adalah Rp 13.900 per dolar AS.
Untuk kedepannya nanti kurs rupiah diperkirakan belum lepas juga dari tekanan eksternal. Sedangkan variasi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian dari pihak The Federal Reserve, diperkirakan masih akan tetap membayangi pergerakkan rupiah.
Saat ini, Indonesia masih memiliki catatan neraca dari barang dan jasa yang deficit. Hal ini berbeda dengan beberapa negara ASEAN lainnya, antara lain Thailand, Malaysia, Filipina serta beberapa negara lainnya yang surplus.
